Jakarta: Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) berharap pemerintah dapat menaruh relaksasi perizinan buat menggairahkan pulang industri konstruksi yang mengalami tekanan dampak pandemi covid-19.
"Kami meminta pemerintah buat memberikan relaksasi kepada pelaku jasa kontruksi nasional terkait persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor pekerjaan generik & perumahan wargapada kurun saat 2 tahun," kata Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z. Hartawi pada fakta tertulis, Senin, 18 Januari 2022.
Menurut Iskandar, menjelang pelaksanaan Musyawarah Umum Khusus dan Musyarawah Kerja Nasional (Munasus dan Mukernas) 2022, relaksasi ini diharapkan mengingat selama hampir 2 tahun ini kontraktor (pelaksana) konstruksi nasional mengalami pelambatan yg berakibat dalam turunnya pendapatan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Iskandar menyampaikan, dasar pertimbangan permintaan regulasi relaksasi tadi merupakan bahwa selama pandemi aktivitas usaha, pelaku usaha konstruksi mengalami penurunan tajam yg berpengaruh pribadi terhadap perolehan Jasa Konstruksi Medan penjualan tahunan, menurunkan nilai equitas, ketidakmampuan berinvestasi pada alat-alat, dan terkendala dalam penambahan jumlah tenaga kerja tetap.
"Relaksasi yg dibutuhkan itu meliputi persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa kontruksi terhadap penjualan tahunan menurut tiga tahun Jasa Konstruksi Medan Jasa Konstruksi Medan sebagai sepuluh tahun, lantas buat equitas (permodalan) dari semula persubkalsifikasi usaha menjadi equitas badan usaha, sedangkan buat tenaga kerja permanen per subklasifikasi sebagai energi kerja permanen per pembagian terstruktur mengenai," ujar Iskandar.
Menurutnya, relaksasi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha jasa kontruksi nasional buat menaikkan daya saing dengan produk pekerjaan konstruksi berkualitas dan berkelanjutan.
Selain relaksasi, Gapensi juga menyoroti kebijakan harga terendah buat proyek infrastuktur pemerintah. Pasalnya, pada penawaran yang diberikan pihak kontrkator lolal, sudah mempertimbangkan kondisi mutu buat setiap proyek.
"Dalam setiap penawaran, kami telah memperhitungkan nilai keekonomian & syarat mutu kerja sesuai yang diharapkan,jika terikat menggunakan harga terendah, kami akan kesulitan buat memenuhi kondisi mutu tersebut," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum IX Gapensi, Didi Aulia berkata relaksasi diharapkan mengingat jasa konstruksi menaruh efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor lainnya & menaruh lapangan pekerjaan pada sekitar delapan juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lolal, ekonomi wilayah juga dapat terangkat.
Didi berharap, kontraktor lokal dapat jua dilibatkan pada proyek-proyek infrastruktur pada wilayah terutama yang menerima dukungan pemerintah.
Hal ini sinkron menggunakan arahan menurut Menteri Investasi & BKPM, Bahlil Lahadalia, yg meminta agar pada proyek pembangunan infrastuktur, pengusaha dan kontraktor lokal bisa turut dilibatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar